Perpajakan

Pajak adalah pembayaran (iuran) rakyat untuk Negara yang sudah di tentukan dalam undang-undang tanpa mendapat imbalan jasa yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara.

materipajak

Perlakuan PPN Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Modal Berupa Mesin dan Peralatan Pabrik

Berdasarkan ketentuan Pasal 16B Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2001 yang menetapkan beberapa barang kena pajak tertentu sebagai barang kena pajak yang bersifat strategis, yang atas impor atau penyerahannya dibebaskan dari PPN. PP No. 12 Tahun 2001 ini kemudian diubah dengan PP No. 43 Tahun 2002, dan …

Perlakuan PPN Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Modal Berupa Mesin dan Peralatan Pabrik Read More »

Biaya Covid_ND 183 Direktur PP II_5 Agustus 2021

SPT Tahunan 2019 – Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Dasar Insentif Diskon 30%

Ada sejumlah acuan penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yang diterapkan dalam pemberian insentif diskon 30% sesuai PMK No.23/2020. Hal ini ditegaskan oleh Ditjen Pajak dalam FAQ yang disampaikan pada website DJP Tanggap Covid-19. Dalam FAQ tersebut disampaikan besaran pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang semestinya terutang …

SPT Tahunan 2019 – Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Dasar Insentif Diskon 30% Read More »

undang-undang kup dan peraturan pelaksanaannya

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Terbaru

Undang-undang perpajakan dibuat sebagai pedoman bagi berbagai pihak, terutama bagi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan, maupun bagi petugas pajak untuk menjalankan tugas dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam undang-undang perpajakan juga diatur sistem, mekanisme, dan tata cara perpajakan yang menganut sistem self assessment. Baca Juga: Download Aplikasi e-SPT Masa …

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Terbaru Read More »

formulir perubahan data WP PER 20_2013

Formulir Perubahan Data Wajib Pajak

Formulir Perubahan Data Wajib Pajak yang sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Apabila wajib pajak berkeinginan untuk memutakhirkan data terkait perpajakannya, wajib pajak dapat menggunakan formulir Perubahan Data NPWP yang bentuknya telah diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013. Perubahan Data yang diakomodasi melalui formulir ini meliputi Perubahan Data Wajib Pajak Badan, …

Formulir Perubahan Data Wajib Pajak Read More »

Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)

Pengertian Penghasilan Kena Pajak (UU Nomor 36 Tahun 2008 Penjelasan Pasal 16) Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Penghasilan Kena Pajak diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bruto dengan pengurang penghasilan bruto. Baca Juga: Penghitungan Penghasilan Netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Cara menentukan …

Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) Read More »

Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer)

Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer)

Pengertian Bangun Guna Serah (248/KMK.04/1995 jo SE-38/PJ.4/1995) Bangun Guna Serah (“Built Operate and Transfer”) adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang …

Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer) Read More »

Usaha Dagang Asing

Usaha Dagang Asing

Norma penghitungan yang ditetapkan bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia (634/KMK.04/1994 jo KEP-667/PJ./2001) Penghasilan neto bagi wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto. Baca Juga: Download Patch Update e-Faktur Versi 3.0 SPT Masa PPN Pengertian nilai ekspor …

Usaha Dagang Asing Read More »

pengeboran minyak dan gas bumi dihitung

Penghitungan Penghasilan Netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap

Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan Usaha pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto. Baca Juga: Download Aplikasi eSPT PPh 23-26 PER-53 PJ 2009 Penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan Usaha pengeboran minyak dan gas …

Penghitungan Penghasilan Netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap Read More »

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Premi Asuransi dan Premi Reasuransi Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri

Perlakuan pajak penghasilan Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri (624/KMK.04/1994). Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan …

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Premi Asuransi dan Premi Reasuransi Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri Read More »