SPT Tahunan 2019 – Angsuran PPh Pasal 25 Jadi Dasar Insentif Diskon 30%

0
614

Ada sejumlah acuan penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yang diterapkan dalam pemberian insentif diskon 30% sesuai PMK No.23/2020.

Hal ini ditegaskan oleh Ditjen Pajak dalam FAQ yang disampaikan pada website DJP Tanggap Covid-19. Dalam FAQ tersebut disampaikan besaran pengurangan angsuran PPh Pasal 25 adalah 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang semestinya terutang untuk setiap masa pajak.

“Angsuran ini menurut perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan SPT tahunan tahun 2019,” demikian pernyataan DJP dalam FAQ tersebut.

Apabila wajib pajak belum menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2019, angsuran berdasarkan besarnya angsuran PPh Pasal 25 masa pajak Desember 2019.

Selain itu, angsuran juga dapat didasarkan pada keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 apabila wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran karena penurunan kondisi usaha.

Baca Juga: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020

Dasar angsuran juga dapat dari perhitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK perihal perhitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang seharusnya dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diwajibkan membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Seperti diketahui, pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku semenjak masa pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai masa pajak September 2020.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan atau pemberitahuan melalui menu Layanan Informasi Konfirmasi Status Seharusnya Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online. Simak {artikel|tulisan} ‘Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Dapat dilakukan Melalui DJP Online’.

Otoritas menunjukkan hasil terpenuhi atau tidaknya atas dua variabel, yakni sudah ditentukan sebagai perusahaan KITE dan mempunyai klasifikasi lapangan usaha KLU sesuai lampiran PMK 23/2020. Seperti diketahui, sesuai ketetapan dua variabel ini tidak wajib dipenuhi semuanya.

Wajib Pajak yang bisa memenuhi salah satu variabel, apakah itu kesesuaian KLU atau penetapan perusahaan KITE, tetap dapat memanfaatkan fasilitas.

Sumber: DDTC