Month: November 2019

pengeboran minyak dan gas bumi dihitung

Penghitungan Penghasilan Netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap

Penghasilan netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dari kegiatan Usaha pengeboran minyak dan gas bumi dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Khusus sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto. Baca Juga: Download Aplikasi eSPT PPh 23-26 PER-53 PJ 2009 Penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan Usaha pengeboran minyak dan gas …

Penghitungan Penghasilan Netto Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap Read More »

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Premi Asuransi dan Premi Reasuransi Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri

Perlakuan pajak penghasilan Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri (624/KMK.04/1994). Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. Baca Juga: Penyusutan dan Amortisasi Perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan …

Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pembayaran Premi Asuransi dan Premi Reasuransi Kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri Read More »

SPECIFIC CALCULATIONS

Norma Penghitungan Khusus

Pengertian (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 15) Norma Penghitungan khusus adalah prosentase tertentu dari peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan umum penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Norma Penghitungan Khusus Wajib Pajak tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Baca Juga: Pengurang Penghasilan Bruto Wajib …

Norma Penghitungan Khusus Read More »

CALCULATION OF NET INCOME

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Pengertian Norma Penghitungan Khusus (Penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 (1)) Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan. Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur …

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO Read More »

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Penyusutan Pengertian penyusutan (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (1)) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan harta berwujud …

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Read More »

income tax

PAJAK ATAS PENGHASILAN ANGGOTA KELUARGA

Penghasilan Wanita Kawin Perlakuan Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 8) Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal …

PAJAK ATAS PENGHASILAN ANGGOTA KELUARGA Read More »

pengurangan penghasilan bruto

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6) Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan: Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, …

PENGURANG PENGHASILAN BRUTO Read More »

penghasilan but

Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pengertian Bentuk Usaha Tetap (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 (5)) Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan …

Bentuk Usaha Tetap (BUT) Read More »