Senat AS menyetujui dimasukkannya ketentuan baru dalam RUU infrastruktur bipartisan yang mewajibkan perantara yang terlibat dalam perdagangan cryptocurrency untuk memberikan informasi terperinci tentang transaksi.
Baca Juga: Objek Pajak
Terlepas dari kekhawatiran yang dikemukakan oleh berbagai legislator bahwa ketentuan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang siapa yang akan menerapkan persyaratan pelaporan, dua usulan amandemen klarifikasi ditolak.
Ini akan memungkinkan untuk memperjelas istilah “perantara” yang bertanggung jawab untuk pelaporan, setelah kekhawatiran bahwa pihak-pihak yang tidak memiliki akses ke informasi yang diperlukan akan diminta untuk melaporkan, misalnya, penambang mata uang virtual.
Baca Juga: Usaha Dagang Asing
Proposal akan meminta “broker” untuk memasukkan informasi tentang transaksi cryptocurrency yang telah mereka lakukan pada Formulir 1099. RUU tersebut mendefinisikan broker sebagai “setiap orang yang (dalam pertimbangan) bertanggung jawab atas penyediaan reguler layanan transfer aset digital atas nama orang lain.
