Tag: perpajakan
-
Pajak Ecommerce: Apa yang Perlu Diketahui Oleh Sobat MateriPajak?
MateriPajak – Semua orang pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah ecommerce atau perdagangan elektronik. Ecommerce menjadi tren di era digital ini karena kemudahan dan kepraktisannya. Namun, tahukah Sobat MateriPajak bahwa ecommerce juga harus membayar pajak? Yuk, simak penjelasan lengkapnya di artikel ini! Apa Itu Pajak Ecommerce? Pajak ecommerce adalah pajak yang harus dibayar oleh…
-
Pengertian dan Penjelasan PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Penyusutan Pengertian penyusutan (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 (1)) Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan harta berwujud…
-
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6) Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan: Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. Dengan demikian, biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan,…
-
Contoh PPh Tidak Final yang Perlu Diketahui sebagai Wajib Pajak
[the_ad id=”4478″] MateriPajak – Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh setiap orang yang mendapatkan penghasilan. Namun, tidak semua jenis PPh memiliki karakteristik yang sama. Di antara jenis PPh yang ada, terdapat PPh tidak final. Apa itu PPh tidak final? Mari kita bahas lebih lanjut. Apa Itu PPh Tidak Final?…
-
OBJEK PAJAK FINAL
Karakteristik PPh Bersifat Final : Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan PPh pada SPT Tahunan. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan Pajak…
-
Ini Dia Perhitungan PPH 23 yang Harus Anda Ketahui!
[the_ad id=”4478″] MateriPajak – Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan PPH 23. Sebelum membahas lebih jauh tentang perhitungan ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu PPH 23. PPH 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam bentuk sewa, royalty, dan hadiah. Berapa Persen Tarif PPH 23? Setelah mengetahui apa itu…
-
Kewajiban Pemilikan NPWP dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Berkaitan dengan (PER-35/PJ/2008) atas pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) yang disebabkan adanya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dicantumkan NPWP yang dimilki Wajib Pajak yang bersangkutan, kecuali SSB yang digunakan untuk pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak Orang Pribadi…
-
Tata Cara Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP
Tata Cara Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan Pengukuhan PKP (PMK 147/PMK.03/2017 jo. PER-02/PJ/2018) Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dilakukan terhadap Wajib Pajak atau PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghapusan NPWP atau pencabutan PKP dapat dilakukan ; Atas permohonan Wajib Pajak dan/atau PKP; atau Secara…
-
Apa yang harus di lakukan apabila ada Pemeriksaan Pajak
Perpajakan di negara Indonesia menggunakan metode perpajakan Self Assessment. Yang artinya, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya sendiri. Tetapi, metode ini hanya akan berjalan apabila Wajib Pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang luas dan professional yang tinggi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009…
-
